JAKARTA, KOMPAS.TV - Sedikitnya empat kali presiden mengutarakan ketidakpuasannya atas kinerja para menteri dalam menangani pandemi dan dampak Covid-19.
Kegeraman atas kinerja para menteri dijelaskan Jokowi berdasarkan realisasi serapan anggaran penanganan Covid-19 yang baru mencapai 20 persen dari total anggaran Rp 695 triliun.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Dany Amrul Ichdan, menyatakan jika penekanan ini dilakukan Presiden Jokowi sebagai bentuk recovery atas dampak Covid-19.
"Memasuki resesi ataupun indikasi kuat menuju resesi, ini tidak bisa dihindarkan. Sehingga kita harus melakukan segera terobosan untuk bisa recovery," ujar Dany.
Recovery ini, lanjut Dany, adalah dilakukan dengan belanja pemerintah.
Sementara Analis Kebijakan Publik, Agus Pambagio, berpendapat jika takaran keberhasilan suatu lembaga dilihat dari pengelolaan anggarannya.
"Memang ukuran keberhasilan sebuah kementerian atau lembaga itu dari anggaran yang dia habiskan. Ini udah bulan Agustus, tapi baru 20 persen. Untuk yang Covid juga baru sedikit. Nah hal-hal ini juga menjadi persoalan," kata Agus.
Apa kinerja para menteri tidak cukup memuaskan dan lalu apa yang harus dilakukan para menteri dan Presiden Jokowi?
Simak pembahasannya bersama dengan Analis Kebijakan Publik, Agus Pambagio, Analis Politik Indobarometer, Muhammad Qodari, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Dany Amrul Ichdan.
